Categories
Berita Internasional Home

Donald Trump Siap Bangun Hubungan dengan Korea Utara, PM Jepang Ingatkan Ancaman Nuklir

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan komitmennya untuk menjalin hubungan dengan Korea Utara dan pemimpinnya, Kim Jong Un. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, di Gedung Putih pada Jumat (7/2), Trump menekankan bahwa relasi baik dengan Kim merupakan aset penting bagi stabilitas kawasan dan dunia.

“Kami akan menjalin hubungan dengan Korea Utara, dengan Kim Jong Un,” ujar Trump. Ia juga menambahkan bahwa hubungan baik yang telah terjalin antara dirinya dan Kim bukanlah ancaman, melainkan hal positif yang dapat membuka peluang diplomasi lebih lanjut. “Saya dan Kim saling memahami, dan itu adalah sesuatu yang baik, bukan buruk,” lanjutnya.

Di sisi lain, PM Jepang Shigeru Ishiba menegaskan bahwa meskipun ada upaya diplomasi, program nuklir dan rudal balistik Korea Utara masih menjadi ancaman serius bagi Jepang, Amerika Serikat, dan kawasan sekitarnya. “Jepang dan AS akan bekerja sama untuk mencapai denuklirisasi penuh Korea Utara,” tegasnya, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih tegas dalam menangani kebijakan Pyongyang.

Sebagai catatan sejarah, Trump menjadi Presiden AS pertama yang menginjakkan kaki di wilayah Korea Utara pada tahun 2019. Kunjungan bersejarah itu terjadi di zona demiliterisasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Pertemuan tersebut sempat meningkatkan harapan akan perundingan denuklirisasi, namun negosiasi pada akhirnya menemui jalan buntu.

Meskipun terdapat upaya untuk membangun hubungan lebih baik, Korea Utara tetap melanjutkan serangkaian uji coba rudal dan nuklir. Pada tahun 2023, Pyongyang bahkan mengklaim telah berhasil meluncurkan rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat, menandai eskalasi baru dalam ketegangan di kawasan.

Dengan kondisi yang masih penuh ketidakpastian, dunia kini menunggu langkah berikutnya dalam hubungan AS, Jepang, dan Korea Utara di tengah tantangan diplomasi global.

Categories
Berita Internasional Home

Kebakaran Palisades & Eaton Hancurkan Los Angeles: Kerugian Capai Rp2.600 Triliun

Dua kebakaran hutan besar yang baru-baru ini melanda Los Angeles County diperkirakan menimbulkan kerugian properti dan ekonomi hingga 164 miliar dolar AS (setara Rp2.600 triliun), menurut laporan terbaru dari Universitas California Los Angeles (UCLA).

Laporan yang dirilis Selasa (4/2) ini mengungkap bahwa kebakaran Palisades dan Eaton menyebabkan total kerugian antara 95 miliar hingga 164 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, sekitar 75 miliar dolar AS merupakan nilai kerugian yang telah diasuransikan.

Studi yang dilakukan oleh ekonom dari Anderson Forecast UCLA, Zhiyun Li dan William Yu, memperkirakan dampak ekonomi signifikan, termasuk penurunan produk domestik bruto (PDB) Los Angeles County sebesar 0,48 persen pada 2025, yang setara dengan 4,6 miliar dolar AS. Selain itu, bisnis dan pekerja lokal di wilayah terdampak diperkirakan mengalami total kehilangan upah hingga 297 juta dolar AS.

Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa tanpa investasi dan langkah mitigasi kebakaran hutan yang lebih serius, warga California akan menghadapi lonjakan premi asuransi serta meningkatnya risiko kesehatan akibat polusi asap. Tak hanya itu, harga properti di Los Angeles, khususnya unit sewaan, juga diprediksi semakin tidak terjangkau.

Los Angeles County, yang merupakan county terpadat di AS, mengalami salah satu kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarahnya bulan lalu. Kebakaran Palisades dan Eaton telah merenggut sedikitnya 28 nyawa dan menghancurkan lebih dari 16.000 bangunan. Kebakaran tersebut masing-masing menghanguskan lebih dari 95,9 kilometer persegi dan 56,7 kilometer persegi lahan.

Categories
Home

Dewan Tetua ASEAN: Solusi Baru untuk Menyelesaikan Krisis Myanmar

Profesor Muda Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah, mengusulkan pembentukan Council of Elders (Dewan Tetua) oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebagai upaya untuk menangani krisis yang terus melanda Myanmar. Usulan tersebut adalah langkah lanjutan setelah pengangkatan Utusan ASEAN untuk Myanmar pada Kamis, 6 Februari 2025.

Menurut Reza, Dewan Tetua ini terdiri dari individu-individu terhormat dari negara anggota ASEAN yang bertindak atas kapasitas pribadi. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Megawati Soekarnoputri dari Indonesia, Goh Chok Tong dari Singapura, dan Mahathir Mohamad dari Malaysia bisa diangkat sebagai anggota dewan tersebut. Selain itu, satu orang dari Myanmar yang dipilih oleh pemerintahan Myanmar saat ini juga dapat menjadi bagian dari Dewan Tetua.

Dewan Tetua ini, lanjut Reza, juga dapat terdiri dari berbagai tokoh kemanusiaan, mantan kepala negara, atau guru teladan yang memiliki pengaruh pribadi. Pembentukan dewan ini diharapkan dapat memberikan sinyal kepada Myanmar bahwa masyarakat ASEAN juga menginginkan penyelesaian krisis di negara tersebut, bukan hanya pemerintah ASEAN.

Lebih lanjut, Reza menjelaskan bahwa Dewan Tetua memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk berkomunikasi dengan pihak Myanmar dibandingkan dengan pemerintah. Hal ini memberikan peluang untuk mendiskusikan krisis Myanmar dengan lebih efektif, meyakinkan mereka untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri kekerasan. Reza berharap negara-negara ASEAN tidak terlalu terikat dengan batasan waktu tertentu dalam upaya mereka menyelesaikan krisis ini.

Categories
Home Teknologi & Digital

Realme Siap Unjuk Inovasi Teknologi di MWC 2025, Rayakan Kreativitas Pengguna Lewat Kompetisi #Shotonrealme

Perusahaan teknologi realme telah mengumumkan keikutsertaannya dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2025 yang akan digelar di Barcelona, Spanyol. Dalam kesempatan ini, realme akan memperkenalkan teknologi seluler terbaru dan mengungkapkan rencana strategis tiga tahunnya yang akan datang. Salah satu teknologi unggulan yang akan dipamerkan di acara bergengsi ini adalah inovasi dalam pencitraan optik, yang bertujuan membawa fotografi seluler ke tingkat kualitas seperti DSLR.

Untuk meramaikan partisipasinya di MWC 2025, realme menggelar kompetisi bertajuk #Shotonrealme yang diperuntukkan bagi para penggemar fotografi, terutama bagi komunitas realme yang akrab dengan sebutan realme Fans. Kompetisi ini menjadi bukti komitmen realme dalam mendukung kreativitas anak muda untuk mengekspresikan diri melalui fotografi dengan lensa smartphone.

Menurut Krisva Angnieszca, Public Relations Lead realme Indonesia, kompetisi #Shotonrealme merupakan bentuk apresiasi kepada para realme Fans. “Melalui kompetisi ini, kami ingin merayakan semangat kreativitas mereka dalam dunia fotografi,” ujarnya.

Kompetisi ini menawarkan tantangan dengan tema-tema unik setiap minggu sepanjang Februari 2025. Peserta dapat mengirimkan karya mereka melalui platform realme Community dengan mengunggah foto yang diambil menggunakan smartphone realme. Selain itu, peserta juga diminta untuk mengikuti akun Instagram @realmeindonesia dan @realmecommunity.

Tim realme akan memilih karya terbaik setiap minggu, dan foto-foto terpilih akan mendapatkan “Honorable Mention” yang dipublikasikan di Instagram realme Indonesia. Di akhir bulan, tiga pemenang akan menerima produk realme sebagai hadiah atas bakat dan kreativitas mereka.

Selain memperkenalkan pencitraan optik canggih, realme juga akan memperkenalkan inovasi terbaru dalam bidang AI melalui realme NEXT AI lab. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kemampuan kamera dengan fitur-fitur pintar. Para pengunjung MWC 2025 juga akan disuguhkan ruang imersif yang menggabungkan teknologi terkini dengan desain modern, memungkinkan mereka untuk merasakan langsung berbagai inovasi yang ditawarkan oleh realme.

Categories
Berita Internasional Home

Rusia Soroti Keputusan Trump Tutup USAID: Isyarat Campur Tangan AS ke Negara Lain

Keputusan mengejutkan datang dari pemerintahan Donald Trump yang secara resmi membubarkan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Langkah ini mendapat respons positif dari Rusia, yang sejak lama menilai USAID sebagai alat intervensi politik global.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa pembubaran USAID merupakan keputusan yang tepat, mengingat peran badan tersebut dalam urusan politik negara lain.

“USAID bukanlah lembaga bantuan dan pembangunan, melainkan alat untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, mengubah rezim, dan mengutak-atik tatanan politik,” ujar Zakharova, dikutip dari The Moscow Times.

Zakharova juga menegaskan bahwa Rusia telah lama menganggap USAID sebagai perpanjangan tangan kepentingan politik AS, bukan sekadar lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan.

USAID dan Tuduhan Sebagai Alat Soft Power Amerika

Sejak lama, USAID dipandang sebagai instrumen soft power bagi Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di dunia. Bahkan, pada tahun 2012, Rusia sempat mengusir lembaga ini dengan tuduhan terlibat dalam upaya destabilisasi politik, terutama di negara-negara bekas Uni Soviet yang sedang bertransisi menuju demokrasi.

USAID sering dituding terlibat dalam mendanai kelompok pro-demokrasi di berbagai negara, yang oleh beberapa pemerintah dianggap sebagai bentuk intervensi politik terselubung.

Keputusan Trump dan Tudingan dari Elon Musk

Keputusan untuk membubarkan USAID diumumkan oleh Elon Musk, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE) pada Senin (3/2).

Trump juga membekukan semua bentuk bantuan luar negeri selama tiga bulan ke depan, dengan alasan bahwa banyak program tersebut tidak lagi selaras dengan kepentingan Amerika Serikat.

Musk bahkan melontarkan sejumlah tuduhan kontroversial terhadap USAID, menyebutnya sebagai “organisasi kriminal”, “sarang penganut ideologi Marxis-Kiri”, hingga “pendukung senjata biologi”.

Trump pun ikut memperkeruh suasana dengan menyebut lembaga tersebut “dijalankan oleh sekelompok orang gila radikal.”

Nasib USAID dan Dampaknya ke Depan

USAID selama ini mengelola anggaran sebesar $42,8 miliar (sekitar Rp704 triliun) untuk mendanai berbagai program bantuan kemanusiaan dan pembangunan di seluruh dunia.

Namun, akibat kebijakan ini, ribuan pegawai USAID telah kehilangan pekerjaan, sementara tugas lembaga tersebut nantinya akan dialihkan ke Kementerian Luar Negeri AS.

Langkah drastis ini memicu perdebatan global, dengan banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan Trump benar-benar akan menguntungkan Amerika Serikat dalam jangka panjang atau justru merugikan citra negara itu di dunia internasional.

Apakah Ini Akhir dari Diplomasi Bantuan AS?

Dengan pembubaran USAID, masa depan diplomasi bantuan luar negeri Amerika Serikat kini berada dalam ketidakpastian. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai upaya efisiensi anggaran dan menghindari intervensi yang tidak perlu, sementara yang lain khawatir bahwa kebijakan ini akan mengikis pengaruh AS di berbagai negara yang selama ini bergantung pada bantuan tersebut.

Bagaimana menurut Anda? Apakah ini langkah yang tepat atau justru merugikan citra Amerika di dunia?

Categories
Berita Internasional Home

Klaim Bebas Biaya AS di Terusan Panama Dibantah, Ketegangan Baru Muncul

Amerika Serikat mengklaim bahwa kapal-kapal pemerintahnya kini dapat melintasi Terusan Panama tanpa dikenakan biaya, sebuah kebijakan yang disebut dapat menghemat jutaan dolar bagi pemerintah AS setiap tahunnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri AS melalui akun resmi X pada Rabu (5/2).

Menurut pernyataan tersebut, pemerintah Panama telah menyetujui kebijakan tersebut, dan memungkinkan kapal-kapal pemerintah AS melintas tanpa biaya. Keputusan ini diambil hanya beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengunjungi Panama dalam lawatan pertamanya ke Amerika Tengah dan Karibia.

Namun, klaim ini segera mendapat bantahan dari Otoritas Terusan Panama (ACP) pada Kamis (6/2). Dalam pernyataan resminya, ACP menegaskan bahwa mereka memiliki kewenangan eksklusif dalam menetapkan tarif tol dan biaya lainnya, serta tidak ada perubahan atau pengecualian biaya untuk kapal pemerintah AS.

ACP juga menyatakan bahwa keterbukaannya untuk berunding dengan AS mengenai transit kapal-kapal militer, tetapi menegaskan bahwa belum ada kesepakatan resmi terkait pembebasan biaya yang diklaim oleh Washington.

Ketegangan semakin meningkat setelah pertemuan antara Rubio dan Presiden Panama, José Raúl Mulino, serta Menteri Luar Negeri Javier Martínez-Acha pada Minggu (2/2). Dalam pertemuan tersebut, Rubio mendorong Panama untuk mengurangi pengaruh China di sekitar Terusan Panama, memperingatkan bahwa pemerintahan Trump akan mengambil “langkah-langkah yang diperlukan” jika Panama gagal melakukannya.

Categories
Berita Nasional Home

Menhub dan Menko AHY Berupaya Turunkan Harga Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran 2025

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait penurunan harga tiket pesawat pada angkutan Lebaran Idul Fitri 2025. Menhub menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan sedang membahas kebijakan penurunan harga tiket pesawat dengan tujuan agar tiket pesawat lebih terjangkau bagi masyarakat.

Menhub mengusulkan agar kebijakan penurunan harga tiket pesawat pada periode Lebaran 2025 diterapkan seperti yang dilakukan pada Natal dan Tahun Baru 2024/2025. Kebijakan serupa telah terbukti berdampak positif bagi industri penerbangan nasional, dengan peningkatan jumlah penerbangan domestik sekitar 10,3 persen secara year-on-year (YoY), serta rata-rata load factor yang mencapai 80 persen. Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode Natal dan Tahun Baru 2023/2024 yang hanya mencatatkan kenaikan 5 persen (YoY).

“Kami berkomitmen untuk memberikan harga tiket pesawat yang terjangkau bagi masyarakat. Semangat kami adalah memastikan harga tiket pesawat yang terjangkau dapat dinikmati oleh lebih banyak orang,” ujar Menhub.

Menhub berharap kebijakan penurunan harga tiket pesawat dapat diterapkan kembali pada masa Lebaran 2025, memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang melakukan perjalanan udara pada saat angkutan Lebaran tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menyampaikan bahwa ia berupaya agar harga tiket pesawat dapat diturunkan agar lebih terjangkau bagi masyarakat yang akan mudik saat Lebaran 2025, mirip dengan kebijakan yang diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru.

“Keinginan kita adalah agar harga tiket pesawat bisa turun. Kami terus berupaya dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mewujudkannya,” kata AHY. Ia juga mendorong semua pihak terkait untuk bekerja keras mencapai solusi terbaik bagi masyarakat. Menurut AHY, saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, harga tiket pesawat turun rata-rata 10 persen, dan ia berharap hal ini bisa diterapkan kembali untuk Lebaran 2025.

Categories
Berita Nasional Home

Kinerja Menterinya Terbaik, AHY Pimpin Survei Kepuasan Masyarakat di Kabinet Prabowo-Gibran

Sufyanto, peneliti utama dari The Republic Institute (TRI), mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan bahwa Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY) memperoleh tingkat kepuasan tertinggi di kalangan menteri koordinator dengan persentase mencapai 70,8 persen.

“Masyarakat menilai AHY berhasil dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional serta pemerataan pembangunan di berbagai daerah,” ujar Sufyanto saat memaparkan hasil Survei Nasional Refleksi Astacita 100 Hari Kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang diselenggarakan daring, Kamis.

Di posisi kedua, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan tingkat kepuasan 70,3 persen. Menurut Sufyanto, Zulhas dikenal dengan kebijakan ketahanan pangan yang kuat serta pengembangan sektor pertanian dan distribusi bahan pokok yang efektif.

Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, berada di urutan berikutnya dengan tingkat kepuasan sebesar 65,2 persen. Masyarakat menilai Budi Gunawan berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan setelah Pilkada 2024.

Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), memperoleh kepuasan sebesar 61,9 persen. Cak Imin mendapat apresiasi berkat kebijakan pemberdayaan masyarakat dan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

Secara keseluruhan, kinerja para menteri koordinator dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat respons positif dari masyarakat.

Survei TRI yang dilakukan pada 18 hingga 25 Januari 2025 melibatkan 1.400 responden yang diwawancarai secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh surveyor yang terlatih. Survei ini menerapkan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,6 persen dan tingkat kepercayaan 97,4 persen.

Categories
Berita Internasional Home

IOM Hentikan Kegiatan di Republik Demokratik Kongo Akibat Penghentian Sementara USAID

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) terpaksa menghentikan operasionalnya di Republik Demokratik Kongo (DRC) akibat dampak dari penghentian sementara aktivitas Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Keputusan ini memengaruhi banyak mitra PBB lainnya yang juga terhenti kegiatannya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Vivian van de Perre, Wakil Kepala Misi Stabilisasi PBB di DRC (MONUSCO), pada sesi pengarahan PBB yang diadakan pada Rabu, 5 Februari 2025. “Saya baru saja diberitahu bahwa banyak mitra kami, termasuk IOM yang merupakan mitra utama, harus menghentikan operasional mereka akibat penghentian kegiatan USAID,” ujar Perre.

Langkah ini merupakan dampak dari perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 20 Januari 2025, yang menangguhkan seluruh bantuan luar negeri selama 90 hari. Langkah ini diambil sebagai bagian dari peninjauan ulang komitmen keuangan AS di luar negeri sesuai dengan kebijakan “America First” yang digagas oleh pemerintahannya.

Pada 3 Februari, Presiden Trump menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memimpin USAID secara sementara. Rubio kemudian menginformasikan Kongres AS bahwa sedang dilakukan evaluasi terhadap aktivitas bantuan luar negeri yang kemungkinan akan berujung pada reorganisasi. Saat ini, situs resmi USAID menginformasikan bahwa seluruh pegawai tetap akan mendapatkan cuti administratif mulai 7 Februari, kecuali mereka yang bertanggung jawab atas program yang sangat penting dan mendesak.

Sementara itu, miliarder Elon Musk yang memimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan AS (DOGE) menyatakan bahwa Trump telah menyetujui pembubaran USAID, menyebut badan tersebut sebagai “organisasi kriminal” yang harus dihapuskan.

Categories
Berita Internasional Home

Warga Palestina Tegaskan Penolakan Terhadap Usulan Trump Mengenai Gaza

Warga Palestina dengan tegas menolak usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait “kepemilikan jangka panjang” atas wilayah Gaza. Dalam konferensi pers pada Selasa (5/2/2025) di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump mengusulkan ide kontroversial ini setelah sebelumnya mengusulkan pemindahan penduduk Gaza ke Yordania dan Mesir.

“Kami hanya punya satu pilihan: hidup atau mati di sini,” ungkap Ahmed Halasa (41), seorang warga Gaza, yang berdiri di dekat reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan. Meskipun sebagian besar wilayah utara Gaza hancur, ratusan ribu warga Gaza kembali ke rumah mereka sejak akhir Januari setelah gencatan senjata yang rapuh mengakhiri lebih dari 15 bulan konflik antara Israel dan Hamas. “Kami kembali meskipun banyak kerusakan dan kekurangan infrastruktur serta kebutuhan dasar,” kata Ahmed al-Minawi (24), yang kembali bersama keluarganya. Mereka dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan. “Mereka bisa melakukan apa pun, tetapi kami akan tetap di tanah air kami,” tambah Halasa.

Bagian utara Gaza, termasuk Kota Gaza, sangat terpukul oleh pertempuran selama perang, dengan banyak warga yang rumahnya hancur mendirikan tenda untuk tinggal di dekat reruntuhan. Badri Akram (36) mengatakan, meskipun rumahnya hancur, dia tetap memilih untuk tinggal di reruntuhan rumahnya daripada mengikuti saran Trump untuk meninggalkan Gaza.

Trump juga mengusulkan pembangunan “Riviera Timur Tengah” di Gaza, namun bagi warga Palestina, kekhawatiran terbesar adalah kemungkinan pengusiran, yang mengingatkan mereka pada “Nakba”, pengusiran massal warga Palestina pada tahun 1948. “Kami telah memerangi pengusiran sejak 1948,” kata Minawi. Menurut data dari Program Pangan Dunia PBB, sekitar 500.000 orang telah kembali ke utara Gaza dalam beberapa hari terakhir. Di Tepi Barat yang diduduki Israel, warga Palestina juga mengekspresikan kemarahan yang sama terkait pembicaraan penggusuran. “Kami tidak akan meninggalkan tanah kami, bahkan jika mereka membawa semua tank di dunia,” kata Umm Muhammad al-Baytar dari Ramallah.