Categories
Berita Internasional Home

AS Tolak Permintaan Netanyahu, Desak Israel Mundur dari Lebanon Sebelum 18 Februari

Amerika Serikat dengan tegas menolak permintaan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk memperpanjang keberadaan militer Israel di Lebanon Selatan. Washington menegaskan bahwa pasukan Israel harus mundur sebelum tenggat waktu 18 Februari, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, demikian dilaporkan oleh Jerusalem Post.

Meski Netanyahu berupaya meminta dukungan Presiden Donald Trump agar pasukan Israel tetap bertahan di lima titik strategis perbatasan, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, menyatakan bahwa tidak akan ada perpanjangan waktu. “Penarikan pasukan Israel tetap berjalan sesuai jadwal, dan tidak ada permintaan resmi untuk memperpanjang batas waktu,” tegasnya. Sikap ini mengindikasikan adanya pergeseran kebijakan Trump yang semakin tegas terhadap operasi militer Israel di luar Gaza.

Sebelumnya, perjanjian gencatan senjata 60 hari yang dijadwalkan berakhir pada 27 Januari memberi Israel waktu untuk menarik pasukannya. Namun, hingga batas waktu tersebut, Israel belum mundur dengan alasan Angkatan Bersenjata Lebanon belum sepenuhnya dikerahkan di wilayah selatan. AS sempat memberikan tambahan waktu hingga 18 Februari, tetapi kini menolak penundaan lebih lanjut.

Di sisi lain, Lebanon menuduh Israel telah melanggar kesepakatan dan mengajukan protes ke Dewan Keamanan PBB. Media Lebanon melaporkan lebih dari 830 pelanggaran oleh Israel sejak gencatan senjata diberlakukan. Sementara itu, Morgan Ortagus, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, menegaskan kembali kebijakan AS selama kunjungannya ke Lebanon dan Israel, di mana ia turut meninjau perbatasan utara bersama pejabat militer Israel.

Dalam perjanjian awal, Israel diwajibkan menarik pasukannya seiring dengan pengerahan tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB, sementara kelompok Hizbullah harus mundur ke utara Sungai Litani. Israel mengklaim bahwa Lebanon belum memenuhi kewajiban tersebut, namun Washington memastikan bahwa militer Lebanon akan siap sepenuhnya sebelum batas waktu yang telah disepakati.

Sikap Trump terhadap Lebanon juga menunjukkan adanya perubahan strategi dalam kebijakan luar negerinya, khususnya terkait Iran. Saat menandatangani kebijakan baru tentang sanksi maksimum terhadap Teheran, Trump menunjukkan ketidakinginannya dengan menyatakan, “Saya menandatangani ini, tetapi saya tidak senang melakukannya.” Lebih mengejutkan lagi, ia menegaskan bahwa tidak semua pemimpin Iran menginginkan senjata nuklir, sebuah pernyataan yang bertentangan dengan narasi Netanyahu yang selama ini menggambarkan Iran sebagai ancaman utama bagi stabilitas regional.

Menurut analis Trita Parsi, sikap ini menunjukkan bahwa Trump mungkin lebih tertarik untuk mencari kesepakatan diplomatik dengan Iran daripada sekadar memperketat sanksi. Langkah ini berpotensi mengguncang hubungan AS-Israel dan menggagalkan beberapa agenda strategis Netanyahu di kawasan Timur Tengah.

Categories
Berita Internasional Home

Nawaf Salam Umumkan Kabinet Lebanon, 24 Menteri Akan Bantu Pemerintahan Baru

Setelah proses negosiasi politik yang penuh tantangan dan dinamika, Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, akhirnya mengumumkan susunan kabinet baru pada Sabtu (8/2) waktu setempat. Kabinet tersebut terdiri dari 24 menteri yang diharapkan akan bekerja bersama Salam dalam menghadapi tantangan besar, mulai dari pemulihan ekonomi yang terpuruk hingga pencapaian stabilitas politik di negara yang dilanda krisis ini.

Agenda Besar untuk Reformasi dan Pemulihan

Dalam pidato resminya setelah pengumuman kabinet, Salam menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengusung agenda reformasi besar-besaran yang diharapkan dapat menyelamatkan Lebanon dari krisis yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dia menekankan pentingnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang selama ini terpuruk akibat korupsi dan ketidakstabilan pemerintahan.

“Reformasi dan penyelamatan negara menjadi komitmen utama kami. Kami bertekad untuk mengembalikan kepercayaan internasional kepada Lebanon,” ungkap Salam dalam sebuah siaran televisi nasional, seperti yang dilaporkan oleh AFP.

Ke depan, Lebanon akan menghadapi sejumlah tugas berat, termasuk menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih transparan guna menarik kembali investor asing serta memperoleh bantuan dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF). Selain itu, Salam juga harus memastikan agar gencatan senjata dengan Israel dan Hizbullah tetap terjaga agar stabilitas politik tetap terpelihara.

Respons Dunia Internasional: Dukungan dan Kekhawatiran

Pengumuman kabinet baru ini mendapat tanggapan beragam dari komunitas internasional. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut mengapresiasi langkah ini, dengan menekankan bahwa rakyat Lebanon berhak memiliki pemerintahan yang efektif dan mampu memberantas korupsi serta melakukan reformasi yang telah lama dinanti-nantikan.

Senada dengan itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Lebanon, Sandra De Waele, juga memberikan dukungan terhadap komitmen Nawaf Salam dalam melaksanakan agenda reformasinya. Ia mengungkapkan bahwa langkah ini akan sangat menentukan bagi masa depan Lebanon yang telah terpuruk sejak krisis ekonomi pada 2019.

Namun, tak hanya dukungan yang diterima. Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Morgan Ortagus, menyampaikan kekhawatiran terkait keberadaan Hizbullah dalam kabinet yang baru ini. Ortagus menilai bahwa keterlibatan kelompok tersebut dalam pemerintahan bisa berpotensi merusak stabilitas politik Lebanon serta memengaruhi hubungan luar negeri negara tersebut.

Harapan untuk Masa Depan Lebanon yang Lebih Cerah

Lebanon telah lama terjerat dalam krisis politik dan pemerintahan yang berkepanjangan, bahkan mengalami kekosongan kepemimpinan selama lebih dari dua tahun sebelum akhirnya Joseph Aoun terpilih sebagai presiden. Dengan terbentuknya kabinet baru ini, muncul harapan baru bagi Lebanon untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan mencapai stabilitas politik yang sudah lama dinanti.

Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, menyebut pembentukan kabinet ini sebagai langkah pertama yang penting menuju masa depan yang lebih cerah bagi Lebanon. Dengan janji reformasi dari Nawaf Salam, komunitas internasional berharap Lebanon dapat membangun kembali kepercayaan global dan mengatasi beragam tantangan yang masih membayangi negara ini.

Meski perjalanan pemulihan Lebanon masih panjang dan penuh rintangan, pembentukan kabinet baru ini memberi harapan segar bagi rakyat Lebanon yang sudah lama mendambakan perubahan nyata. Akankah Nawaf Salam mampu mengembalikan negara ini ke jalur yang benar dan mengakhiri krisis yang berkepanjangan? Semua itu akan terjawab seiring berjalannya waktu.

Categories
Berita Internasional Home

Rusia Soroti Keputusan Trump Tutup USAID: Isyarat Campur Tangan AS ke Negara Lain

Keputusan mengejutkan datang dari pemerintahan Donald Trump yang secara resmi membubarkan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Langkah ini mendapat respons positif dari Rusia, yang sejak lama menilai USAID sebagai alat intervensi politik global.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa pembubaran USAID merupakan keputusan yang tepat, mengingat peran badan tersebut dalam urusan politik negara lain.

“USAID bukanlah lembaga bantuan dan pembangunan, melainkan alat untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, mengubah rezim, dan mengutak-atik tatanan politik,” ujar Zakharova, dikutip dari The Moscow Times.

Zakharova juga menegaskan bahwa Rusia telah lama menganggap USAID sebagai perpanjangan tangan kepentingan politik AS, bukan sekadar lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan.

USAID dan Tuduhan Sebagai Alat Soft Power Amerika

Sejak lama, USAID dipandang sebagai instrumen soft power bagi Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di dunia. Bahkan, pada tahun 2012, Rusia sempat mengusir lembaga ini dengan tuduhan terlibat dalam upaya destabilisasi politik, terutama di negara-negara bekas Uni Soviet yang sedang bertransisi menuju demokrasi.

USAID sering dituding terlibat dalam mendanai kelompok pro-demokrasi di berbagai negara, yang oleh beberapa pemerintah dianggap sebagai bentuk intervensi politik terselubung.

Keputusan Trump dan Tudingan dari Elon Musk

Keputusan untuk membubarkan USAID diumumkan oleh Elon Musk, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE) pada Senin (3/2).

Trump juga membekukan semua bentuk bantuan luar negeri selama tiga bulan ke depan, dengan alasan bahwa banyak program tersebut tidak lagi selaras dengan kepentingan Amerika Serikat.

Musk bahkan melontarkan sejumlah tuduhan kontroversial terhadap USAID, menyebutnya sebagai “organisasi kriminal”, “sarang penganut ideologi Marxis-Kiri”, hingga “pendukung senjata biologi”.

Trump pun ikut memperkeruh suasana dengan menyebut lembaga tersebut “dijalankan oleh sekelompok orang gila radikal.”

Nasib USAID dan Dampaknya ke Depan

USAID selama ini mengelola anggaran sebesar $42,8 miliar (sekitar Rp704 triliun) untuk mendanai berbagai program bantuan kemanusiaan dan pembangunan di seluruh dunia.

Namun, akibat kebijakan ini, ribuan pegawai USAID telah kehilangan pekerjaan, sementara tugas lembaga tersebut nantinya akan dialihkan ke Kementerian Luar Negeri AS.

Langkah drastis ini memicu perdebatan global, dengan banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan Trump benar-benar akan menguntungkan Amerika Serikat dalam jangka panjang atau justru merugikan citra negara itu di dunia internasional.

Apakah Ini Akhir dari Diplomasi Bantuan AS?

Dengan pembubaran USAID, masa depan diplomasi bantuan luar negeri Amerika Serikat kini berada dalam ketidakpastian. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai upaya efisiensi anggaran dan menghindari intervensi yang tidak perlu, sementara yang lain khawatir bahwa kebijakan ini akan mengikis pengaruh AS di berbagai negara yang selama ini bergantung pada bantuan tersebut.

Bagaimana menurut Anda? Apakah ini langkah yang tepat atau justru merugikan citra Amerika di dunia?

Categories
Berita Internasional Home

Klaim Bebas Biaya AS di Terusan Panama Dibantah, Ketegangan Baru Muncul

Amerika Serikat mengklaim bahwa kapal-kapal pemerintahnya kini dapat melintasi Terusan Panama tanpa dikenakan biaya, sebuah kebijakan yang disebut dapat menghemat jutaan dolar bagi pemerintah AS setiap tahunnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri AS melalui akun resmi X pada Rabu (5/2).

Menurut pernyataan tersebut, pemerintah Panama telah menyetujui kebijakan tersebut, dan memungkinkan kapal-kapal pemerintah AS melintas tanpa biaya. Keputusan ini diambil hanya beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengunjungi Panama dalam lawatan pertamanya ke Amerika Tengah dan Karibia.

Namun, klaim ini segera mendapat bantahan dari Otoritas Terusan Panama (ACP) pada Kamis (6/2). Dalam pernyataan resminya, ACP menegaskan bahwa mereka memiliki kewenangan eksklusif dalam menetapkan tarif tol dan biaya lainnya, serta tidak ada perubahan atau pengecualian biaya untuk kapal pemerintah AS.

ACP juga menyatakan bahwa keterbukaannya untuk berunding dengan AS mengenai transit kapal-kapal militer, tetapi menegaskan bahwa belum ada kesepakatan resmi terkait pembebasan biaya yang diklaim oleh Washington.

Ketegangan semakin meningkat setelah pertemuan antara Rubio dan Presiden Panama, José Raúl Mulino, serta Menteri Luar Negeri Javier Martínez-Acha pada Minggu (2/2). Dalam pertemuan tersebut, Rubio mendorong Panama untuk mengurangi pengaruh China di sekitar Terusan Panama, memperingatkan bahwa pemerintahan Trump akan mengambil “langkah-langkah yang diperlukan” jika Panama gagal melakukannya.

Categories
Berita Internasional Home

Pangeran Arab Saudi Sebut Rencana Trump di Gaza sebagai Pembersihan Etnis

Pangeran Turki al-Faisal, anggota senior keluarga kerajaan Arab Saudi, dengan tegas mengecam rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terkait pengambilalihan Jalur Gaza, Palestina. Turki al-Faisal, yang juga mantan kepala dinas intelijen Arab Saudi, menggambarkan ide Trump tersebut sebagai upaya pembersihan etnis yang tidak dapat diterima oleh komunitas internasional. “Apa yang diungkapkan Trump sangat sulit diterima. Saya merasa tidak pantas menambahkan komentar lebih lanjut, namun tidak ada cara untuk membenarkan pembersihan etnis di abad ke-21,” ujar Pangeran Turki al-Faisal.

Kritik ini muncul setelah Trump, dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa malam, mengungkapkan pandangannya tentang Gaza. Trump menyarankan bahwa wilayah tersebut sebaiknya dihancurkan dan mengusulkan agar warga Palestina yang tinggal di Gaza dipindahkan ke berbagai negara untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Selain itu, Trump juga mengisyaratkan kemungkinan pengerahan pasukan AS jika situasi memburuk. Sementara itu, Netanyahu menyambut baik rencana tersebut, yang segera menuai kecaman dari berbagai pihak internasional, termasuk Arab Saudi.

Pangeran Turki al-Faisal menegaskan bahwa akar masalah Palestina bukanlah pada rakyatnya, melainkan pada pendudukan Israel yang sudah berlangsung lama. “Ini adalah pendudukan oleh Israel, dan hal ini sudah jelas diakui oleh dunia,” katanya. Meskipun AS dan Israel berharap untuk mempererat hubungan dengan Arab Saudi, Riyadh tetap teguh pada prinsipnya bahwa hubungan diplomatik tidak akan terjalin tanpa adanya negara Palestina dengan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Menanggapi tawaran Trump untuk mengunjungi Riyadh jika Arab Saudi berinvestasi lebih banyak di AS, Pangeran Turki al-Faisal berpendapat bahwa jika Trump benar-benar datang, ia akan menerima teguran keras dari para pemimpin Arab. “Jika dia datang ke sini, dia akan mendengar kritik tajam tentang kebijakan yang ia usulkan, yang justru akan memperburuk keadaan, menciptakan lebih banyak konflik dan pertumpahan darah,” tambahnya.

Pangeran Turki juga mengkritik keras Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel, yang disebutnya sebagai “pembersih etnis terbesar di Palestina.” Ben-Gvir, yang selama ini mendukung pemindahan warga Palestina, kini mendukung pandangan Trump, yang menurut Pangeran Turki, tidak dapat dibenarkan.

Pangeran Turki al-Faisal mengantisipasi adanya tindakan kolektif dari negara-negara Arab, Muslim, Eropa, dan pihak lain yang mendukung solusi dua negara, yang akan mendesak PBB untuk mengambil langkah terhadap rencana Trump. Meskipun hak veto AS di PBB bisa menghambat resolusi, Pangeran Turki berharap dunia akan bersatu menentang ide tersebut. “Ini adalah upaya pembersihan etnis yang gila, dan dunia harus menunjukkan bahwa hal ini tidak bisa diterima,” ujarnya.

Categories
Berita Internasional Home

Bertemu Netanyahu, Trump Sebut AS akan Ambil Alih Jalur Gaza

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa AS berencana untuk mengambil alih Jalur Gaza dan melakukan rekonstruksi besar-besaran di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Selasa (4/2).

“Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza dan kami akan bekerja di sana,” ujar Trump sambil berdiri di samping Netanyahu.

Trump menegaskan bahwa Washington akan bertanggung jawab dalam membersihkan wilayah tersebut dari bom yang belum meledak dan menghancurkan seluruh persenjataan yang masih ada. Selain itu, ia juga berencana untuk meratakan bangunan yang hancur serta membangun kembali infrastruktur di wilayah tersebut.

Rencana Pembangunan dan Relokasi Penduduk Gaza

Dalam pernyataannya, Trump juga mengungkapkan bahwa AS berencana membangun kembali perekonomian Gaza, termasuk menyediakan lapangan pekerjaan dan perumahan dalam jumlah besar bagi penduduk yang terdampak konflik.

Pertemuan antara Trump dan Netanyahu berlangsung di Gedung Putih dengan agenda utama membahas masa depan Gaza, termasuk potensi gencatan senjata serta rencana relokasi penduduk Palestina.

Diskusi ini berlangsung di tengah negosiasi fase kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang hingga kini masih dalam pembicaraan.

Kontroversi Soal Relokasi Warga Palestina

Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan ini adalah wacana pemindahan warga Gaza ke negara-negara Timur Tengah lainnya, seperti Mesir dan Yordania.

Trump sebelumnya telah beberapa kali menyatakan keinginannya agar warga Gaza direlokasi, tetapi usulan ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Mesir dan Yordania secara resmi menolak gagasan tersebut, sementara Otoritas Palestina mengecamnya sebagai upaya pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri.

Pernyataan Trump ini diprediksi akan memicu reaksi tajam di dunia internasional, terutama dari negara-negara Arab dan kelompok pro-Palestina yang menilai rencana ini dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.

Dengan situasi yang masih penuh ketidakpastian, dunia kini menunggu bagaimana reaksi dari pihak-pihak terkait, terutama setelah pernyataan kontroversial Trump mengenai ambisi Amerika untuk mengendalikan Gaza.

Categories
Berita Internasional Home

Trump Serukan Relokasi Warga Gaza, Picu Pro dan Kontra

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengusulkan agar warga Palestina yang mengungsi dari Gaza dipindahkan ke wilayah lain yang lebih layak huni, seperti Mesir atau Yordania. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Ruang Oval pada Selasa (4/2), hanya beberapa jam sebelum pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih.

Trump berpendapat bahwa Gaza telah hancur akibat serangan militer Israel selama lebih dari setahun, sehingga menurutnya, relokasi adalah solusi terbaik bagi warga Palestina.

“Saya memiliki pandangan yang berbeda tentang Gaza dibanding banyak orang. Saya pikir mereka seharusnya mendapatkan tanah yang lebih baik, lebih segar, dan lebih layak huni. Kita bisa meminta beberapa pihak untuk menginvestasikan dana guna membangun tempat yang benar-benar nyaman bagi mereka,” ujar Trump.

Menurutnya, jika ada wilayah yang tepat, dengan dukungan dana yang cukup, maka relokasi akan menjadi solusi yang lebih baik dibanding kembali ke Gaza, yang ia sebut sebagai “situs pembongkaran yang tidak layak huni”.

Mesir dan Yordania Tolak Rencana Relokasi

Trump menyebut bahwa relokasi warga Gaza bisa dilakukan di Mesir atau Yordania, atau di wilayah lain yang dapat dijadikan tempat tinggal yang lebih aman dan layak. Namun, hingga saat ini, baik Mesir maupun Yordania telah berulang kali menolak gagasan untuk menampung lebih banyak pengungsi Palestina.

Gaza sendiri saat ini dihuni oleh lebih dari 2,1 juta orang dalam wilayah seluas 141 mil persegi, menjadikannya salah satu daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia.

Berdasarkan Perjanjian Oslo 1993, baik Gaza maupun Tepi Barat seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan. Namun, konflik berkepanjangan membuat proses perdamaian yang dipimpin AS terhenti selama beberapa dekade.

Potensi Kontroversi di Dunia Internasional

Mengusir paksa warga Gaza dari tanah mereka dapat dianggap sebagai pembersihan etnis menurut hukum internasional. Namun, Trump bersikeras bahwa penduduk Gaza akan lebih memilih meninggalkan wilayah tersebut jika mereka memiliki pilihan yang lebih baik.

“Mereka saat ini tidak punya pilihan. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka harus kembali ke Gaza. Tetapi jika ada alternatif yang lebih baik, saya yakin mereka lebih memilih untuk pergi,” tegas Trump.

Saat berdiri di samping Netanyahu dalam konferensi pers, Trump menegaskan kembali pernyataannya bahwa warga Gaza sebaiknya tidak kembali ke wilayah yang sudah hancur.

“Mereka hidup seperti di neraka. Gaza bukan tempat layak huni. Satu-satunya alasan mereka ingin kembali adalah karena mereka tidak memiliki alternatif lain,” katanya.

Trump juga mengklaim bahwa jika dirinya yang meminta, Mesir dan Yordania tidak akan menolak permintaan untuk menampung pengungsi Palestina, berbeda dengan jika permintaan itu datang dari Presiden Joe Biden atau pemimpin lainnya.

“Saya tidak yakin mereka akan mengatakan ‘tidak’ kepada saya. Tapi mereka pasti akan menolak Biden atau orang lain,” ucapnya.

Pernyataan Trump ini berpotensi memicu reaksi keras di dunia internasional, terutama dari negara-negara Arab dan kelompok pro-Palestina yang menolak gagasan relokasi paksa. Sementara itu, Israel dan Palestina masih dalam proses negosiasi terkait gencatan senjata dan masa depan Gaza.

Categories
Home Teknologi & Digital

Trump Ambil Langkah Tegas: Tarik Diri dari UNHRC dan Hentikan Pendanaan UNRWA!

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan untuk menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (4/2), yang akan secara resmi menarik Amerika Serikat dari keterlibatannya dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC). Keputusan ini merupakan langkah berlanjut dari kebijakan luar negeri Trump yang lebih condong kepada posisi yang kritis terhadap beberapa badan internasional. Selain itu, Trump juga akan menghentikan seluruh pendanaan yang telah diberikan AS kepada Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), sebuah lembaga yang bertugas memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina di wilayah Timur Tengah.

Keputusan ini juga semakin mempertegas ketegasan Trump terhadap kebijakan luar negeri terkait dengan Israel dan Palestina. Pada hari yang sama, Trump dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang saat ini tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke AS. Netanyahu dikenal sebagai salah satu pengkritik keras UNRWA, dan pertemuannya dengan Trump diharapkan semakin memperkuat posisi keduanya terkait dengan isu pengungsi Palestina dan keberlanjutan pendanaan untuk lembaga tersebut.

Langkah ini mengingatkan kita pada keputusan serupa yang diambil Trump pada Juni 2018, saat AS secara resmi menarik diri dari UNHRC, dengan alasan bahwa badan tersebut memberikan keanggotaan kepada negara-negara yang dianggap tidak layak dan memiliki fokus yang tidak proporsional terhadap Israel. Keputusan tersebut menuai banyak kritik, tetapi Trump tetap teguh pada kebijakan tersebut.

Namun, pada Februari 2021, pemerintahan Joe Biden melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengumumkan bahwa AS akan kembali berpartisipasi dalam UNHRC sebagai pengamat. Sementara itu, sejak 1950, UNRWA telah memberikan bantuan kepada jutaan pengungsi Palestina di sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan dan penghidupan yang layak bagi mereka yang terpaksa mengungsi akibat konflik yang berkepanjangan.

Categories
Berita Internasional Home

Kebijakan Luar Negeri Trump di Periode Kedua: Penolakan Global dan Dampaknya!

Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) untuk periode kedua pada 20 Januari 2025. Sejumlah kebijakan baru langsung diterapkan, termasuk keputusan menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perubahan aturan kewarganegaraan bagi bayi yang lahir di AS, kebijakan perdagangan proteksionis, serta evaluasi ulang terhadap bantuan luar negeri.

Langkah-langkah ini menuai reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi internasional. WHO menyatakan penyesalannya atas keputusan AS mundur dari organisasi tersebut, menekankan bahwa WHO berperan penting dalam menjaga kesehatan global, termasuk bagi warga AS sendiri. Uni Eropa dan China juga mengkritik keputusan AS keluar dari Perjanjian Iklim Paris, menegaskan bahwa kerja sama internasional sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan iklim.

Di dalam negeri, 22 negara bagian AS menggugat perintah eksekutif Trump yang menghentikan kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di AS. Jaksa Agung dari berbagai negara bagian menyebut kebijakan ini inkonstitusional dan berpotensi mencabut hak kewarganegaraan ribuan bayi yang lahir di AS setiap tahun.

Sementara itu, kebijakan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania mendapat kecaman keras dari Palestina dan berbagai negara, termasuk Indonesia, Inggris, Jerman, dan negara-negara Arab. Palestina menegaskan bahwa rakyatnya tidak akan meninggalkan tanah air mereka dan menolak segala upaya yang dapat mengubah peta wilayah mereka.

Di bidang ekonomi, kebijakan tarif impor baru Trump terhadap China, Kanada, dan Meksiko memicu ketegangan dagang. China mengancam akan melakukan pembalasan, sementara Uni Eropa menilai kebijakan ini merusak perdagangan global dan meningkatkan inflasi.

Dengan berbagai kebijakan kontroversialnya, periode kedua kepemimpinan Trump telah memicu ketegangan global yang berpotensi mengubah lanskap politik dan ekonomi dunia.

Categories
Berita Internasional Home

Justin Trudeau Berusaha Jalin Komunikasi dengan Donald Trump Terkait Kebijakan Tarif AS

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berusaha menghubungi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sejak pelantikan Trump pada 20 Januari. Trudeau berharap dapat segera berbicara dengan Trump dalam waktu dekat. Dalam konferensi pers, Trudeau menyatakan, “Saya telah mencoba menghubungi Donald Trump sejak pelantikannya dan berharap dapat berbicara dengannya segera.” Upaya ini menunjukkan pentingnya hubungan antara kedua negara tetangga yang memiliki hubungan dagang dan kerjasama ekonomi yang erat.

Sebelumnya, Trump mengeluarkan kebijakan yang memberlakukan tarif impor terhadap barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan China. AS mengenakan tarif 25 persen terhadap hampir semua barang impor dari Kanada, kecuali sumber daya energi yang dikenakan tarif lebih rendah, yaitu 10 persen. Tarif yang sama sebesar 25 persen juga diterapkan pada barang-barang dari Meksiko, sementara China mendapat tambahan tarif 10 persen selain yang sudah ada sebelumnya. Kebijakan ini menambah ketegangan perdagangan global, terutama karena ketiga negara tersebut merupakan mitra dagang utama AS.

Dekrit Trump tersebut juga memberikan opsi untuk menaikkan tarif lebih lanjut jika negara-negara tersebut melakukan tindakan balasan terhadap kebijakan Washington. Trump menjelaskan bahwa tarif ini diterapkan karena Kanada diduga bertanggung jawab atas penyelundupan narkoba dalam jumlah besar ke Amerika Serikat. Selain itu, Trump juga menuduh bahwa narkoba masuk ke AS melalui Meksiko dan diproduksi di China. Kebijakan tarif ini berisiko menambah ketegangan lebih jauh, dengan kemungkinan dampak negatif bagi perekonomian global. Trudeau mengharapkan dialog konstruktif dapat terjadi untuk meredakan ketegangan ini dan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.