Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan fokus anggaran tahun 2025 untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi publik, dengan menitikberatkan pada keberlanjutan serta optimalisasi subsidi bagi masyarakat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Kamis, menegaskan bahwa anggaran tahun depan akan diprioritaskan untuk mempertahankan program subsidi transportasi publik, termasuk public service obligation (PSO).
Menhub menegaskan bahwa dengan anggaran yang tersedia, Kemenhub akan memastikan layanan transportasi bersubsidi tetap berjalan sebagai prioritas utama, serta tetap memperhatikan biaya pegawai. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan Risk-Based Analysis terhadap APBN 2025 untuk memastikan seluruh program dapat berjalan sesuai rencana dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan akses transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 yang diterbitkan pada 13 Februari 2025, pagu efektif Kemenhub tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp17,725 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan ke sembilan unit organisasi eselon I, dengan rincian sebagai berikut: Sekretariat Jenderal Rp464,09 miliar, Inspektorat Jenderal Rp85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp3,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp7,32 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp1,82 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Rp108,95 miliar.
Anggaran ini mengalami penyesuaian sebesar 43,66 persen atau berkurang sekitar Rp13,72 triliun dari pagu awal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp31,45 triliun berdasarkan Surat Menteri Keuangan pada 23 September 2024. Meski mengalami efisiensi anggaran, Menhub memastikan bahwa layanan transportasi bagi masyarakat tetap akan berjalan optimal, dengan upaya maksimal untuk menjaga kualitas dan jangkauan pelayanan di seluruh Indonesia.