Categories
Berita Nasional Home

Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari? DPR: Keputusan Ada di Presiden

Jakarta – Isu mengenai percepatan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 kembali menjadi perbincangan hangat dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (3/2/2025). Salah satu anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Toha, menyoroti bahwa jadwal pelantikan seharusnya bisa dipercepat tanpa mengganggu tahapan administrasi yang ada.

Menurut Toha, jika dilakukan perhitungan yang lebih rinci, seharusnya tahapan pelantikan dapat dilakukan lebih awal daripada jadwal yang telah ditetapkan. “Kalau berdasarkan hitungan kami, sebenarnya bisa lebih cepat lagi. Seperti yang dikatakan teman-teman di Komisi II, semakin cepat pelantikan dilakukan, semakin baik. Tapi kalau Presiden sudah menetapkan 20 Februari, ya kita harus ikuti. Namun, jika masih bisa ditinjau kembali agar lebih efisien, itu akan lebih baik,” ujar Toha.

Toha juga menjelaskan bahwa putusan dismissal sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa keluar lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika putusan tersebut dipublikasikan pada 4-5 Februari 2025, maka dalam dua hari berikutnya, salinan resmi sudah dapat diterbitkan. “Idealnya, jika malam harinya langsung diunggah, proses ini bisa lebih cepat. Tapi jika ingin lebih aman, kita bisa targetkan maksimal 7 Februari,” tambahnya.

Lebih lanjut, Toha menguraikan bahwa setelah salinan putusan diperoleh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah hanya membutuhkan sekitar tiga hari untuk menetapkan kepala daerah terpilih dan menyerahkan daftar tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah itu, DPRD memiliki waktu lima hari untuk mengusulkan nama-nama kepala daerah ke Kemendagri sebelum akhirnya diteruskan ke Presiden. “Kalau memang bisa dihitung ulang agar lebih cepat, kenapa tidak? Tapi kalau Presiden sudah menentukan tanggal 20 Februari, ya kita tidak bisa berbuat banyak,” katanya.

Presiden Tetapkan Pelantikan Dimulai 20 Februari 2025

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan 20 Februari 2025 sebagai awal pelaksanaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Keputusan ini diambil setelah Tito mengajukan beberapa opsi tanggal kepada Presiden.

“Kami awalnya mengusulkan tanggal 18, 19, dan 20 Februari. Setelah kami laporkan, Presiden memilih tanggal 20, tepatnya hari Kamis,” ungkap Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

Mengenai lokasi pelantikan, Tito menyatakan bahwa acara akan diselenggarakan di ibu kota negara, meskipun titik pastinya masih dalam pembahasan. “Tempatnya sedang dibicarakan, tetapi yang jelas akan berlangsung di ibu kota negara,” tambahnya.

Sebelumnya, Kemendagri sempat berencana menggelar pelantikan kepala daerah secara bertahap mulai 6 Februari 2025. Namun, rencana tersebut batal setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mempercepat pembacaan putusan dismissal dalam sengketa hasil Pilkada 2024.

Sebagai langkah lanjutan, Kemendagri bersama lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengadakan rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (3/2/2025).

Dengan adanya perubahan jadwal ini, pelantikan kepala daerah akan berlangsung mulai 20 Februari 2025 secara bertahap sesuai instruksi Presiden. Meskipun terdapat dorongan agar jadwal dipercepat, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Categories
Berita Internasional Berita Nasional Home

Indonesia Diminta Hamas Tampung Tahanan Palestina Setelah Pembebasan oleh Israel

Hamas dilaporkan tengah melobi sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk bersedia menampung para tahanan Palestina yang dibebaskan Israel dalam rangka kesepakatan gencatan senjata yang dicapai di Gaza. Menurut laporan kantor berita Palestina, Quds Press, yang dekat dengan Hamas, Pakistan telah menjadi salah satu negara yang setuju untuk menerima tahanan Palestina, sementara negara-negara lain yang telah menyatakan persetujuannya termasuk Turki, Qatar, dan Malaysia.

Kesepakatan Gencatan Senjata yang Berdampak pada Tahanan Palestina

Gencatan senjata yang berlangsung selama enam minggu ini mengakhiri perang yang sudah berlangsung lebih dari 15 bulan antara Israel dan Hamas. Salah satu bagian utama dari kesepakatan ini adalah Hamas berkomitmen untuk membebaskan 33 sandera Israel, termasuk wanita, anak-anak, dan pria berusia lebih dari 50 tahun. Sebagai imbalannya, Israel setuju untuk membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil Israel yang dibebaskan, serta 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan oleh Hamas.

Selama proses pembebasan ini, 99 tahanan Palestina yang sudah dibebaskan oleh Israel telah dipindahkan ke Mesir, sementara 263 tahanan lainnya diharapkan akan dibebaskan setelah selesainya tahap pertama. Pada hari Selasa, 15 tahanan Palestina dijadwalkan akan tiba di Turki setelah dipindahkan dari ibu kota Mesir, Kairo.

Negosiasi dengan Negara Lain untuk Menampung Tahanan Palestina

Hamas juga sedang dalam pembicaraan dengan negara-negara lain seperti Aljazair dan Indonesia untuk menampung sisa tahanan Palestina yang dibebaskan. Meski demikian, Tunisia sejauh ini telah menolak untuk menjadi negara penampung, sementara Indonesia belum memberikan komentar resmi terkait hal ini. Laporan ini muncul di tengah perundingan mengenai tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata, yang bertujuan untuk membebaskan sandera Israel yang tersisa dan menarik pasukan Israel secara penuh dari Gaza.

Perang yang Menghancurkan dan Dampaknya

Perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 ini dimulai setelah serangan besar-besaran dari Hamas terhadap Israel, yang mengakibatkan sekitar 1.200 warga Israel tewas dan 251 orang lainnya dibawa sebagai sandera ke Gaza. Serangan tersebut memicu serangan balasan militer dari Israel yang menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina yang dikelola oleh Hamas. Kerusakan besar juga terjadi di Gaza, dengan ribuan bangunan, rumah, sekolah, dan rumah sakit hancur akibat pengeboman yang tiada henti dari pasukan Israel.

Perundingan yang tengah berlangsung ini menjadi bagian penting dari upaya untuk mengakhiri kekerasan yang telah menghancurkan Gaza dan menciptakan ketegangan yang semakin meningkat di kawasan Timur Tengah.