Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza dan menguasai wilayah tersebut mendapat kecaman keras. Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menilai usulan tersebut sebagai “tak bermoral” dan memperburuk situasi yang sudah tegang di kawasan.
Dalam konferensi pers di Kopenhagen, Denmark, Albanese mengecam wacana Trump yang dinilai sebagai langkah provokatif yang dapat memicu pengusiran paksa, yang menurutnya merupakan kejahatan internasional. Ia menambahkan bahwa rencana tersebut bertentangan dengan hukum dan sangat tidak bertanggung jawab.
Albanese juga menanggapi pandangan yang menyebutkan bahwa insentif ekonomi dapat menjadi solusi bagi konflik Timur Tengah yang telah berlangsung lama. Ia mengingatkan bahwa meskipun pembangunan ekonomi penting, hak-hak dasar rakyat Palestina tidak boleh dikorbankan dalam proses tersebut. “Perdamaian yang dibangun hanya dengan pembangunan ekonomi adalah harapan kosong yang tidak akan membawa perubahan nyata,” katanya. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menghentikan kekerasan adalah dengan memberikan kesempatan bagi perdamaian melalui kebebasan.
Trump sebelumnya mengusulkan bahwa AS akan mengambil alih Gaza, meratakan wilayah tersebut, dan merelokasi warga Palestina ke tempat lain. Ia berencana untuk membangun kembali Gaza dengan harapan dapat mengubahnya menjadi “Riviera di Timur Tengah”. Namun, usulan tersebut menuai kecaman keras dari sejumlah negara, termasuk Turki, Yordania, Mesir, dan negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, serta Jerman.