Categories
Berita Internasional Home

Warga Palestina Tegaskan Penolakan Terhadap Usulan Trump Mengenai Gaza

Warga Palestina dengan tegas menolak usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait “kepemilikan jangka panjang” atas wilayah Gaza. Dalam konferensi pers pada Selasa (5/2/2025) di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump mengusulkan ide kontroversial ini setelah sebelumnya mengusulkan pemindahan penduduk Gaza ke Yordania dan Mesir.

“Kami hanya punya satu pilihan: hidup atau mati di sini,” ungkap Ahmed Halasa (41), seorang warga Gaza, yang berdiri di dekat reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan. Meskipun sebagian besar wilayah utara Gaza hancur, ratusan ribu warga Gaza kembali ke rumah mereka sejak akhir Januari setelah gencatan senjata yang rapuh mengakhiri lebih dari 15 bulan konflik antara Israel dan Hamas. “Kami kembali meskipun banyak kerusakan dan kekurangan infrastruktur serta kebutuhan dasar,” kata Ahmed al-Minawi (24), yang kembali bersama keluarganya. Mereka dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan. “Mereka bisa melakukan apa pun, tetapi kami akan tetap di tanah air kami,” tambah Halasa.

Bagian utara Gaza, termasuk Kota Gaza, sangat terpukul oleh pertempuran selama perang, dengan banyak warga yang rumahnya hancur mendirikan tenda untuk tinggal di dekat reruntuhan. Badri Akram (36) mengatakan, meskipun rumahnya hancur, dia tetap memilih untuk tinggal di reruntuhan rumahnya daripada mengikuti saran Trump untuk meninggalkan Gaza.

Trump juga mengusulkan pembangunan “Riviera Timur Tengah” di Gaza, namun bagi warga Palestina, kekhawatiran terbesar adalah kemungkinan pengusiran, yang mengingatkan mereka pada “Nakba”, pengusiran massal warga Palestina pada tahun 1948. “Kami telah memerangi pengusiran sejak 1948,” kata Minawi. Menurut data dari Program Pangan Dunia PBB, sekitar 500.000 orang telah kembali ke utara Gaza dalam beberapa hari terakhir. Di Tepi Barat yang diduduki Israel, warga Palestina juga mengekspresikan kemarahan yang sama terkait pembicaraan penggusuran. “Kami tidak akan meninggalkan tanah kami, bahkan jika mereka membawa semua tank di dunia,” kata Umm Muhammad al-Baytar dari Ramallah.

Categories
Berita Internasional Berita Nasional Home

Kemlu: Tidak Ada Komunikasi Resmi dengan Hamas Terkait Tahanan Palestina

Kelompok Hamas baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan beberapa negara, termasuk Indonesia, mengenai kemungkinan penampungan bagi para tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel. Namun, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memberikan klarifikasi bahwa hingga saat ini, belum ada komunikasi resmi terkait masalah ini.

Kemlu RI menegaskan, “Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut.” Mereka juga menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan Palestinian National Authority (PNA), yang memegang otoritas pemerintahan Palestina.

Sebelumnya, terdapat laporan yang menyebutkan bahwa Pakistan merupakan salah satu dari empat negara yang telah setuju untuk menampung para tahanan Palestina yang dibebaskan melalui proses pertukaran sandera. Negara-negara lain yang dilaporkan siap menampung adalah Turki, Qatar, dan Malaysia. Namun, Kemlu RI mengonfirmasi bahwa Indonesia belum mengambil langkah terkait penampungan tersebut.

Kesepakatan gencatan senjata enam minggu yang mengakhiri perang selama 15 bulan antara Israel dan Hamas termasuk pengembalian pengungsi Palestina ke Gaza utara dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza tengah. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Hamas berjanji untuk membebaskan 33 sandera Israel, yang mencakup wanita, anak-anak, dan pria di atas 50 tahun, sementara Israel setuju membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan.

Proses pembebasan tahanan ini sudah dimulai, dengan 99 orang telah dideportasi ke Mesir, sementara 263 tahanan lainnya diperkirakan akan dibebaskan dalam tahap selanjutnya. Selain itu, laporan dari kantor berita Palestina Quds Press menyebutkan bahwa 15 tahanan Palestina telah tiba di Turki pada Selasa (4/2/2025) setelah sebelumnya dideportasi dari Kairo, Mesir.

Perhatian publik Indonesia kini tertuju pada perkembangan lebih lanjut terkait keterlibatan negara dalam penampungan tahanan Palestina, meskipun Kemlu RI menegaskan bahwa keputusan resmi terkait masalah ini belum diambil.

Categories
Berita Internasional Berita Nasional Home

Indonesia Diminta Hamas Tampung Tahanan Palestina Setelah Pembebasan oleh Israel

Hamas dilaporkan tengah melobi sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk bersedia menampung para tahanan Palestina yang dibebaskan Israel dalam rangka kesepakatan gencatan senjata yang dicapai di Gaza. Menurut laporan kantor berita Palestina, Quds Press, yang dekat dengan Hamas, Pakistan telah menjadi salah satu negara yang setuju untuk menerima tahanan Palestina, sementara negara-negara lain yang telah menyatakan persetujuannya termasuk Turki, Qatar, dan Malaysia.

Kesepakatan Gencatan Senjata yang Berdampak pada Tahanan Palestina

Gencatan senjata yang berlangsung selama enam minggu ini mengakhiri perang yang sudah berlangsung lebih dari 15 bulan antara Israel dan Hamas. Salah satu bagian utama dari kesepakatan ini adalah Hamas berkomitmen untuk membebaskan 33 sandera Israel, termasuk wanita, anak-anak, dan pria berusia lebih dari 50 tahun. Sebagai imbalannya, Israel setuju untuk membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil Israel yang dibebaskan, serta 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan oleh Hamas.

Selama proses pembebasan ini, 99 tahanan Palestina yang sudah dibebaskan oleh Israel telah dipindahkan ke Mesir, sementara 263 tahanan lainnya diharapkan akan dibebaskan setelah selesainya tahap pertama. Pada hari Selasa, 15 tahanan Palestina dijadwalkan akan tiba di Turki setelah dipindahkan dari ibu kota Mesir, Kairo.

Negosiasi dengan Negara Lain untuk Menampung Tahanan Palestina

Hamas juga sedang dalam pembicaraan dengan negara-negara lain seperti Aljazair dan Indonesia untuk menampung sisa tahanan Palestina yang dibebaskan. Meski demikian, Tunisia sejauh ini telah menolak untuk menjadi negara penampung, sementara Indonesia belum memberikan komentar resmi terkait hal ini. Laporan ini muncul di tengah perundingan mengenai tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata, yang bertujuan untuk membebaskan sandera Israel yang tersisa dan menarik pasukan Israel secara penuh dari Gaza.

Perang yang Menghancurkan dan Dampaknya

Perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 ini dimulai setelah serangan besar-besaran dari Hamas terhadap Israel, yang mengakibatkan sekitar 1.200 warga Israel tewas dan 251 orang lainnya dibawa sebagai sandera ke Gaza. Serangan tersebut memicu serangan balasan militer dari Israel yang menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina yang dikelola oleh Hamas. Kerusakan besar juga terjadi di Gaza, dengan ribuan bangunan, rumah, sekolah, dan rumah sakit hancur akibat pengeboman yang tiada henti dari pasukan Israel.

Perundingan yang tengah berlangsung ini menjadi bagian penting dari upaya untuk mengakhiri kekerasan yang telah menghancurkan Gaza dan menciptakan ketegangan yang semakin meningkat di kawasan Timur Tengah.