Pemerintah China terus memantau perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia dalam upaya penyelesaian konflik Ukraina. China juga mengapresiasi langkah-langkah perundingan perdamaian yang telah ditempuh kedua negara tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (18/2), menyatakan bahwa negaranya mendukung segala upaya yang bertujuan mencapai perdamaian, termasuk kesepakatan yang telah dicapai dalam perundingan antara AS dan Rusia.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Istana Diriyah, Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan sebelumnya antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (12/2).
Guo Jiakun menegaskan bahwa China percaya dialog dan negosiasi adalah satu-satunya solusi yang layak untuk menyelesaikan konflik ini. Dia juga berharap semua pihak terkait dapat berkontribusi secara konstruktif dalam perundingan damai.
Sejak awal konflik Ukraina, China telah mendorong penyelesaian krisis melalui dialog dan membentuk kelompok “Sahabat untuk Perdamaian” bersama Brasil serta negara-negara Selatan Global lainnya. Inisiatif ini, menurut Guo Jiakun, mencerminkan pendekatan yang objektif, netral, rasional, dan pragmatis serta mendapat dukungan luas dari komunitas internasional.
Dalam pertemuan di Riyadh, Rubio didampingi oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, sementara Lavrov didampingi Penasihat Kebijakan Luar Negeri Rusia Yuri Ushakov. Hadir pula Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud serta Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Mosaad bin Mohammad al-Aiban sebagai tuan rumah.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan mengenai mekanisme konsultasi untuk memperbaiki hubungan bilateral antara AS dan Rusia, termasuk potensi penataan ulang staf kedutaan. Selain itu, kedua belah pihak juga mulai menyusun strategi penghentian konflik di Ukraina dengan pendekatan yang berkelanjutan dan dapat diterima semua pihak.
Para pengamat menilai bahwa pertemuan di Riyadh merupakan langkah strategis Trump untuk mengubah kebijakan luar negeri AS yang selama tiga tahun terakhir fokus pada isolasi Rusia. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya membuka jalan bagi pertemuan langsung antara Trump dan Putin di masa mendatang.
Namun, perundingan ini tidak melibatkan Ukraina maupun negara-negara Eropa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dengan tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan menerima hasil negosiasi apa pun yang dilakukan tanpa keikutsertaan Ukraina. Sementara itu, negara-negara Eropa langsung menggelar pertemuan darurat untuk merespons perkembangan ini.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumpulkan para pemimpin Eropa di Istana Elysee, Paris, pada Senin (17/2) untuk membahas dukungan terhadap Ukraina. Namun, para pemimpin Eropa memiliki pandangan berbeda mengenai usulan pengerahan pasukan penjaga perdamaian. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan kesiapan untuk mengirimkan pasukan Inggris dalam misi penjaga perdamaian. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen terbuka terhadap gagasan gencatan senjata, sementara Kanselir Jerman Olaf Scholz mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap perundingan damai yang dilakukan tanpa persetujuan Ukraina.
Di sisi lain, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menolak usulan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Eropa, sedangkan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menegaskan bahwa solusi apa pun harus mencegah Rusia melancarkan agresi ke negara lain di masa depan.
Ketegangan antara AS dan Eropa semakin meningkat setelah Trump memulai negosiasi langsung dengan Putin tanpa melibatkan sekutu-sekutu Eropanya. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa pasukan AS tidak akan terlibat dalam jaminan keamanan bagi Ukraina, dan justru menyarankan agar negara-negara Eropa yang mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.