Categories
Berita Internasional Home

Kebijakan Luar Negeri Trump di Periode Kedua: Penolakan Global dan Dampaknya!

Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) untuk periode kedua pada 20 Januari 2025. Sejumlah kebijakan baru langsung diterapkan, termasuk keputusan menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perubahan aturan kewarganegaraan bagi bayi yang lahir di AS, kebijakan perdagangan proteksionis, serta evaluasi ulang terhadap bantuan luar negeri.

Langkah-langkah ini menuai reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi internasional. WHO menyatakan penyesalannya atas keputusan AS mundur dari organisasi tersebut, menekankan bahwa WHO berperan penting dalam menjaga kesehatan global, termasuk bagi warga AS sendiri. Uni Eropa dan China juga mengkritik keputusan AS keluar dari Perjanjian Iklim Paris, menegaskan bahwa kerja sama internasional sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan iklim.

Di dalam negeri, 22 negara bagian AS menggugat perintah eksekutif Trump yang menghentikan kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di AS. Jaksa Agung dari berbagai negara bagian menyebut kebijakan ini inkonstitusional dan berpotensi mencabut hak kewarganegaraan ribuan bayi yang lahir di AS setiap tahun.

Sementara itu, kebijakan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania mendapat kecaman keras dari Palestina dan berbagai negara, termasuk Indonesia, Inggris, Jerman, dan negara-negara Arab. Palestina menegaskan bahwa rakyatnya tidak akan meninggalkan tanah air mereka dan menolak segala upaya yang dapat mengubah peta wilayah mereka.

Di bidang ekonomi, kebijakan tarif impor baru Trump terhadap China, Kanada, dan Meksiko memicu ketegangan dagang. China mengancam akan melakukan pembalasan, sementara Uni Eropa menilai kebijakan ini merusak perdagangan global dan meningkatkan inflasi.

Dengan berbagai kebijakan kontroversialnya, periode kedua kepemimpinan Trump telah memicu ketegangan global yang berpotensi mengubah lanskap politik dan ekonomi dunia.

Categories
Berita Internasional Home

Justin Trudeau Berusaha Jalin Komunikasi dengan Donald Trump Terkait Kebijakan Tarif AS

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berusaha menghubungi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sejak pelantikan Trump pada 20 Januari. Trudeau berharap dapat segera berbicara dengan Trump dalam waktu dekat. Dalam konferensi pers, Trudeau menyatakan, “Saya telah mencoba menghubungi Donald Trump sejak pelantikannya dan berharap dapat berbicara dengannya segera.” Upaya ini menunjukkan pentingnya hubungan antara kedua negara tetangga yang memiliki hubungan dagang dan kerjasama ekonomi yang erat.

Sebelumnya, Trump mengeluarkan kebijakan yang memberlakukan tarif impor terhadap barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan China. AS mengenakan tarif 25 persen terhadap hampir semua barang impor dari Kanada, kecuali sumber daya energi yang dikenakan tarif lebih rendah, yaitu 10 persen. Tarif yang sama sebesar 25 persen juga diterapkan pada barang-barang dari Meksiko, sementara China mendapat tambahan tarif 10 persen selain yang sudah ada sebelumnya. Kebijakan ini menambah ketegangan perdagangan global, terutama karena ketiga negara tersebut merupakan mitra dagang utama AS.

Dekrit Trump tersebut juga memberikan opsi untuk menaikkan tarif lebih lanjut jika negara-negara tersebut melakukan tindakan balasan terhadap kebijakan Washington. Trump menjelaskan bahwa tarif ini diterapkan karena Kanada diduga bertanggung jawab atas penyelundupan narkoba dalam jumlah besar ke Amerika Serikat. Selain itu, Trump juga menuduh bahwa narkoba masuk ke AS melalui Meksiko dan diproduksi di China. Kebijakan tarif ini berisiko menambah ketegangan lebih jauh, dengan kemungkinan dampak negatif bagi perekonomian global. Trudeau mengharapkan dialog konstruktif dapat terjadi untuk meredakan ketegangan ini dan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.