Categories
Berita Internasional Home

Inspektur Jenderal USAID Dipecat dengan E-mail 3 Kata, Ini Isinya!

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menciptakan kontroversi dengan keputusannya memecat Paul Martin, Inspektur Jenderal Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), pada Rabu (12/2/2025). Pemecatan mendadak ini terjadi di tengah ketidakpastian masa depan USAID, yang kabarnya tengah menuju pembubaran di bawah kebijakan pemerintahan Trump.

Menurut laporan Washington Post, CNN, dan beberapa media AS lainnya, Martin diberhentikan secara tiba-tiba melalui email singkat dari Gedung Putih.

“Dipecat, berlaku segera.”

Pesan singkat tersebut dilaporkan dikutip dari kantor berita AFP, tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pemecatannya.

Keputusan ini diambil hanya sehari setelah USAID mengeluarkan peringatan serius mengenai dampak buruk dari potensi pembubaran badan tersebut. Lembaga ini menyatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengancam keberlangsungan bantuan kemanusiaan global, yang nilainya mencapai ratusan juta dolar.

Dampak Pemecatan dan Nasib Bantuan USAID

“Sejak kembali menduduki jabatan pada 20 Januari 2025, Trump telah memberhentikan sedikitnya 18 inspektur jenderal yang berperan sebagai pengawas independen di pemerintahan federal.” Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk merampingkan atau bahkan membubarkan berbagai badan pemerintah, termasuk USAID.

Menurut pernyataan resmi dari USAID, pemangkasan ini berpotensi menghentikan distribusi bantuan pangan senilai lebih dari 489 juta dolar AS (sekitar Rp 8 triliun).

“Gelombang pemutusan hubungan kerja yang meluas di berbagai lembaga, ditambah dengan ketidakjelasan terkait cakupan bantuan asing serta pembatasan komunikasi dengan pihak pelaksana, telah menghambat efektivitas USAID dalam menyalurkan serta mempertahankan bantuan kemanusiaan,” demikian pernyataan resmi yang dilaporkan oleh AFP.

USAID selama ini dikenal sebagai lembaga utama penyedia bantuan kemanusiaan AS yang menjangkau lebih dari 120 negara. Lembaga ini memiliki anggaran 42,8 miliar dolar AS (sekitar Rp 700,5 triliun) dan menyumbang sekitar 42% dari total bantuan kemanusiaan global.

Namun, sejak masa kepemimpinan Trump, bantuan luar negeri terus mengalami pemangkasan. Kebijakan ini berdampak besar pada operasional USAID:

✅ Ribuan staf USAID telah dipulangkan dari berbagai negara.
✅ Jumlah pegawai USAID dipangkas drastis, dari sekitar 10.000 orang menjadi hanya 300 orang.
✅ Program bantuan dan tanggap darurat global terancam terhenti atau dialihkan.

USAID dan Pengaruh Geopolitik AS

Selama ini, USAID berfungsi sebagai alat diplomasi soft power bagi AS dalam persaingan geopolitik global, khususnya dalam menghadapi pengaruh China. Dengan pemangkasan anggaran dan potensi pembubaran lembaga ini, para analis menilai bahwa dominasi AS dalam bantuan kemanusiaan akan semakin melemah.

Kebijakan Trump yang mengurangi keterlibatan AS dalam bantuan luar negeri bisa membuka jalan bagi negara lain, seperti China, untuk mengisi kekosongan tersebut dengan strategi diplomasi ekonominya.

Kesimpulan

Pemecatan Paul Martin sebagai Inspektur Jenderal USAID menambah daftar panjang kebijakan kontroversial Trump dalam periode keduanya sebagai Presiden AS. Keputusan ini tidak hanya mengguncang internal USAID, tetapi juga menimbulkan dampak luas pada bantuan kemanusiaan global.

Dengan semakin berkurangnya peran USAID, masa depan bantuan kemanusiaan AS menjadi semakin tidak pasti. Akankah kebijakan ini berdampak pada posisi AS di kancah global? Atau justru membuka peluang bagi kekuatan lain untuk menguasai sektor ini?

Waktu yang akan menjawabnya.

Categories
Berita Internasional Home

Rusia Soroti Keputusan Trump Tutup USAID: Isyarat Campur Tangan AS ke Negara Lain

Keputusan mengejutkan datang dari pemerintahan Donald Trump yang secara resmi membubarkan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Langkah ini mendapat respons positif dari Rusia, yang sejak lama menilai USAID sebagai alat intervensi politik global.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa pembubaran USAID merupakan keputusan yang tepat, mengingat peran badan tersebut dalam urusan politik negara lain.

“USAID bukanlah lembaga bantuan dan pembangunan, melainkan alat untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, mengubah rezim, dan mengutak-atik tatanan politik,” ujar Zakharova, dikutip dari The Moscow Times.

Zakharova juga menegaskan bahwa Rusia telah lama menganggap USAID sebagai perpanjangan tangan kepentingan politik AS, bukan sekadar lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan.

USAID dan Tuduhan Sebagai Alat Soft Power Amerika

Sejak lama, USAID dipandang sebagai instrumen soft power bagi Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di dunia. Bahkan, pada tahun 2012, Rusia sempat mengusir lembaga ini dengan tuduhan terlibat dalam upaya destabilisasi politik, terutama di negara-negara bekas Uni Soviet yang sedang bertransisi menuju demokrasi.

USAID sering dituding terlibat dalam mendanai kelompok pro-demokrasi di berbagai negara, yang oleh beberapa pemerintah dianggap sebagai bentuk intervensi politik terselubung.

Keputusan Trump dan Tudingan dari Elon Musk

Keputusan untuk membubarkan USAID diumumkan oleh Elon Musk, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE) pada Senin (3/2).

Trump juga membekukan semua bentuk bantuan luar negeri selama tiga bulan ke depan, dengan alasan bahwa banyak program tersebut tidak lagi selaras dengan kepentingan Amerika Serikat.

Musk bahkan melontarkan sejumlah tuduhan kontroversial terhadap USAID, menyebutnya sebagai “organisasi kriminal”, “sarang penganut ideologi Marxis-Kiri”, hingga “pendukung senjata biologi”.

Trump pun ikut memperkeruh suasana dengan menyebut lembaga tersebut “dijalankan oleh sekelompok orang gila radikal.”

Nasib USAID dan Dampaknya ke Depan

USAID selama ini mengelola anggaran sebesar $42,8 miliar (sekitar Rp704 triliun) untuk mendanai berbagai program bantuan kemanusiaan dan pembangunan di seluruh dunia.

Namun, akibat kebijakan ini, ribuan pegawai USAID telah kehilangan pekerjaan, sementara tugas lembaga tersebut nantinya akan dialihkan ke Kementerian Luar Negeri AS.

Langkah drastis ini memicu perdebatan global, dengan banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan Trump benar-benar akan menguntungkan Amerika Serikat dalam jangka panjang atau justru merugikan citra negara itu di dunia internasional.

Apakah Ini Akhir dari Diplomasi Bantuan AS?

Dengan pembubaran USAID, masa depan diplomasi bantuan luar negeri Amerika Serikat kini berada dalam ketidakpastian. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai upaya efisiensi anggaran dan menghindari intervensi yang tidak perlu, sementara yang lain khawatir bahwa kebijakan ini akan mengikis pengaruh AS di berbagai negara yang selama ini bergantung pada bantuan tersebut.

Bagaimana menurut Anda? Apakah ini langkah yang tepat atau justru merugikan citra Amerika di dunia?

Categories
Berita Internasional Home

IOM Hentikan Kegiatan di Republik Demokratik Kongo Akibat Penghentian Sementara USAID

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) terpaksa menghentikan operasionalnya di Republik Demokratik Kongo (DRC) akibat dampak dari penghentian sementara aktivitas Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Keputusan ini memengaruhi banyak mitra PBB lainnya yang juga terhenti kegiatannya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Vivian van de Perre, Wakil Kepala Misi Stabilisasi PBB di DRC (MONUSCO), pada sesi pengarahan PBB yang diadakan pada Rabu, 5 Februari 2025. “Saya baru saja diberitahu bahwa banyak mitra kami, termasuk IOM yang merupakan mitra utama, harus menghentikan operasional mereka akibat penghentian kegiatan USAID,” ujar Perre.

Langkah ini merupakan dampak dari perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 20 Januari 2025, yang menangguhkan seluruh bantuan luar negeri selama 90 hari. Langkah ini diambil sebagai bagian dari peninjauan ulang komitmen keuangan AS di luar negeri sesuai dengan kebijakan “America First” yang digagas oleh pemerintahannya.

Pada 3 Februari, Presiden Trump menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memimpin USAID secara sementara. Rubio kemudian menginformasikan Kongres AS bahwa sedang dilakukan evaluasi terhadap aktivitas bantuan luar negeri yang kemungkinan akan berujung pada reorganisasi. Saat ini, situs resmi USAID menginformasikan bahwa seluruh pegawai tetap akan mendapatkan cuti administratif mulai 7 Februari, kecuali mereka yang bertanggung jawab atas program yang sangat penting dan mendesak.

Sementara itu, miliarder Elon Musk yang memimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan AS (DOGE) menyatakan bahwa Trump telah menyetujui pembubaran USAID, menyebut badan tersebut sebagai “organisasi kriminal” yang harus dihapuskan.